masukkan script iklan disini
METRO — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara (LSM TRINUSA) Kota Metro kembali menyoroti tata kelola anggaran Pemerintah Kota Metro. Kali ini, sorotan diarahkan terhadap pengelolaan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Metro Tahun Anggaran 2026.
Sorotan tersebut berkaitan dengan 34 paket pengadaan yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), dengan jadwal pelaksanaan yang tercatat pada Januari 2026 dan nilai pagu anggaran yang dinilai perlu dibuka secara terang kepada publik.
Sebagai bentuk fungsi kontrol sosial, DPC LSM TRINUSA Kota Metro telah melayangkan surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi tertulis kepada pihak BKAD Kota Metro.
Ketua DPC LSM TRINUSA Kota Metro, Usman, mengatakan langkah tersebut bukan sekadar mempertanyakan angka dalam dokumen pengadaan, melainkan bagian dari upaya mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan bebas dari potensi penyimpangan.
«“Hari ini kami sudah melayangkan surat permintaan klarifikasi terkait pengelolaan anggaran tersebut. Kami menemukan sejumlah hal yang menurut kami perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk dugaan indikasi markup dan potensi penyimpangan,” ujar Usman.»
Menurutnya, dugaan tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai sebuah kesimpulan hukum. Namun, informasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan tetap memiliki dasar untuk dipertanyakan dan diklarifikasi kepada pihak yang bertanggung jawab.
“Publik berhak mengetahui bagaimana uang daerah direncanakan, dibelanjakan, dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, kami meminta BKAD memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen, bukan sekadar jawaban normatif,” tegasnya.
Lima Poin yang Dipertanyakan
Dalam surat klarifikasi tersebut, DPC LSM TRINUSA meminta penjelasan sedikitnya mengenai lima hal penting.
Pertama, kesiapan anggaran. BKAD diminta menjelaskan kesiapan dan ketersediaan anggaran untuk merealisasikan seluruh paket pengadaan, terutama karena terdapat berbagai dinamika fiskal daerah dan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang dapat memengaruhi kemampuan APBD.
Kedua, kepatuhan terhadap perencanaan. TRINUSA meminta kepastian bahwa seluruh paket yang tercantum dalam SiRUP telah sesuai dengan dokumen perencanaan, kebutuhan riil organisasi, serta program kerja BKAD Tahun Anggaran 2026.
Ketiga, kepastian pelaksanaan. Dengan jadwal pengadaan yang tercatat pada Januari 2026, pihak BKAD diminta menjelaskan realisasi masing-masing paket serta kemungkinan adanya perubahan jadwal, penundaan, atau perubahan mekanisme pengadaan.
Keempat, kewajaran harga. TRINUSA meminta penjelasan mengenai dasar penetapan pagu anggaran setiap paket, termasuk apakah telah dilakukan survei harga, penyusunan perkiraan harga yang memadai, serta pengujian terhadap kewajaran harga pasar dan standar harga yang berlaku.
Kelima, pengawasan dan pencegahan penyimpangan. BKAD diminta menjelaskan mekanisme pengawasan yang diterapkan untuk memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34 Paket Pengadaan Jadi Sorotan
Berdasarkan data yang dihimpun TRINUSA dari SiRUP, terdapat 34 paket pengadaan yang menggunakan metode pemilihan berbeda, antara lain E-Purchasing dan Pengadaan Langsung.
Paket-paket tersebut meliputi berbagai kebutuhan, mulai dari logistik kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin, penyusunan dokumen perencanaan, layanan komunikasi dan internet, hingga jasa tenaga kebersihan dan keamanan.
Di antara paket yang menjadi perhatian antara lain:
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor berupa jasa tenaga keamanan dengan pagu Rp151.680.000 melalui E-Purchasing dan Rp75.840.000 melalui Pengadaan Langsung.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa Internet Dedicated dengan pagu Rp166.500.000.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor berupa jasa tenaga kebersihan dengan pagu Rp148.480.000 melalui E-Purchasing dan Rp74.240.000 melalui Pengadaan Langsung.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa peralatan jaringan dengan pagu Rp55.500.000.
Menurut Usman, besarnya nilai anggaran bukan satu-satunya persoalan. Yang jauh lebih penting adalah kesesuaian kebutuhan, kewajaran harga, metode pengadaan, serta transparansi dalam pelaksanaannya.
“Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan pemerintahan justru kehilangan efisiensi karena perencanaan yang tidak tepat atau harga yang tidak wajar. Kami meminta semuanya dibuka dan dijelaskan,” katanya.
Desak Jawaban Terbuka
TRINUSA menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut sampai mendapatkan jawaban resmi dari BKAD Kota Metro.
Usman menyatakan pihaknya memberikan kesempatan kepada BKAD untuk memberikan klarifikasi secara tertulis dan terbuka.
«“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami menjalankan fungsi kontrol sosial. Kalau seluruh prosesnya memang sudah sesuai aturan, tentu sangat mudah bagi pemerintah untuk menjelaskan dan menunjukkan dokumennya,” ujarnya.»
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa apabila surat permintaan klarifikasi tersebut tidak ditanggapi atau jawaban yang diberikan tidak memberikan kejelasan, pihaknya tidak menutup kemungkinan melakukan langkah lanjutan.
«“Kalau surat kami diabaikan atau jawabannya tidak transparan dan tidak mampu menjawab substansi persoalan, kami akan mengambil langkah berikutnya, termasuk menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak transparansi,” tegas Usman.»
Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen TRINUSA dalam mengawal penggunaan uang rakyat agar setiap rupiah yang bersumber dari APBD dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BKAD Kota Metro belum memberikan tanggapan resmi atas surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi yang dilayangkan DPC LSM TRINUSA Kota Metro. ( Red )
